Ketentuan Upah Minimum Pada Usaha Mikro dan Kecil
Ketentuan Upah Minimum Pada Usaha Mikro dan Kecil

Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

 

Kebijakan pengupahan yang dibuat oleh Pemerintah ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun penghasilan dapat diperoleh dalam bentuk:

  1. Upah, yang terdiri atas komponen: (1) Upah tanpa tunjangan; (2) Upah pokok dan tunjangan tetap; (3) Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau (4) Upah pokok dan tunjangan tidak tetap
  2. Non-upah, yang terdiri atas: (1) Tunjangan hari raya; (2) Insentif; (3) Bonus; (4) Uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau (5) Uang servis pada usaha tertentu.

 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 88E menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah yang termasuk ke dalam upah minimum yaitu:

  1. Upah tanpa tunjangan ; atau
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap;

 

Upah minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan, sedangkan upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Adapun upah minimum terdiri atas:

Upah minimum provinsi

Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi yaitu paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah serta ketenagakerjaan. Upah minimum provinsi yang telah ditetapkan akan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu

Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, dengan syarat tertentu yaitu pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Upah minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan akan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum provinsi dimana penetapan upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

 

Namun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 90B yaitu ketentuan upah minimum dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Merujuk dari ketentuan tersebut, sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

  1. Mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
  2. Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.
Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di Perusahaan dengan ketentuan:
  1. Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
  2. Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
Penentuan rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik.

Comments are closed!

Minta Penawaran!