Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Berdasarkan Waktu
Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Berdasarkan Waktu
Dalam melakukan suatu bisnis atau usaha, maka terjadi suatu hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
 
  1. kesepakatan kedua belah pihak;
  2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 
Pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat:
 
  1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  3. jabatan atau jenis pekerjaan;
  4. tempat pekerjaan;
  5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
 
Menurut Pasal 56 ayat (1) perjanjian kerja di Indonesia dapat dibuat berdasarkan waktu perjanjian kerja. Perjanjian kerja berdasarkan waktu dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Pada jenis perjanjian kerja ini tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 
 
Menurut PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas: Jangka waktu. Yang dimaksud dengan PKWT berdasarkan jangka waktu yaitu:
 
  1. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan jangka waktu yang paling lama adalah 5 (lima) tahun.
  2. Pekerjaan yang bersifat musiman. Pekerjaan ini pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca, dan kondisi tertentu. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.
  3. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
 
Selesainya suatu pekerjaan tertentu.
 
Yang dimaksud dengan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak yang memuat:
 
  1. ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai; dan
  2. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.
  3. Pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
 
PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran. PKWT dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian. Perjanjian Kerja harian dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap. Berbeda dengan PKWT, Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan:
 
  1. nama dan alamat pekerja/buruh;
  2. tanggal mulai bekerja;
  3. jenis pekerjaan; dan
  4. besarnya upah.

 

 

Minta Penawaran!